Oleh : Asma Sulistiawati (Pegiat Literasi(
Setelah 100 hari pelantikan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming, masyarakat Indonesia dikejutkan oleh berbagai kasus yang mencemaskan. Kasus-kasus tersebut meliputi korupsi, pemotongan anggaran, penggelapan, hingga penyalahgunaan kekuasaan.
Di awal tahun, publik dikejutkan dengan terungkapnya berbagai skandal korupsi, mulai dari yang bernilai miliaran hingga quadriliunan. Sayangnya, kasus-kasus korupsi ini telah berlangsung selama bertahun-tahun namun baru terungkap sekarang. Banyak mantan pejabat negara terjerat dalam apa yang bisa disebut sebagai “Klasemen Korupsi Indonesia. ”
Memasuki bulan kedua, masyarakat dihadapkan pada kekacauan program MBG (Makanan Bergizi Gratis) yang mengakibatkan pemotongan dana yang sangat menyedihkan. Pada dasarnya, program ini tidak salah dari perspektif Islam. Dalam Islam, selain kebutuhan pokok, pendidikan dan kesehatan juga harus dapat diakses secara gratis oleh masyarakat. Namun, realita saat ini berbeda; selain adanya program gratis, rakyat semakin tercekik dengan pajak yang tinggi. Kebijakan pemotongan dana dengan alasan efisiensi anggaran pun berdampak pada layanan operasional pemerintah yang seharusnya mendukung pelaksanaan program MBG.
Masih di bulan yang sama, tepatnya pada 24 Februari 2025, Presiden Prabowo Subianto meluncurkan Danantara atau Daya Anagata Nusantara, sebuah lembaga pengelola investasi baru yang bertujuan untuk mengelola aset negara demi investasi berkelanjutan. Program ini merupakan kerjasama antara BUMN dan INA untuk investasi jangka panjang aset negara. Namun, Danantara, yang dipromosikan sebagai cita-cita presiden-presiden sebelumnya, sebenarnya hanyalah proyek pribadi yang berpotensi merugikan rakyat Indonesia, mengingat dana yang akan dikelola mencapai sekitar 14 quadriliun, yang bisa menjadi celah bagi praktik korupsi.
Belum lama ini, publik kembali dikejutkan oleh Undang-Undang TNI yang memberikan izin kepada anggota TNI aktif untuk menduduki posisi di pemerintahan. Meskipun TNI bertugas melindungi masyarakat, mereka kini diberikan ruang untuk menduduki kursi pemerintahan. Dualisme tugas ini berbahaya karena latar belakang TNI yang seharusnya fokus pada aspek militer. Jika TNI lebih sibuk di pemerintahan, lalu siapa yang akan melindungi rakyat?
Islam sebagai agama yang sempurna mengatur kehidupan manusia dari hal-hal mendasar hingga pembangunan negara. Allah SWT, sebagai pencipta yang terbaik, menciptakan manusia lengkap dengan pedoman hidupnya, yaitu Al-Qur’an. Manusia diciptakan dengan akal dan nafsu, dan jika semua itu tidak berlandaskan iman, maka rasa ingin tahu dan kreativitas manusia bisa menjadi sesuatu yang berbahaya.
Sebagaimana halnya kapitalisme, hasil dari kreativitas manusia yang tidak terbatas dalam menciptakan ideologi baru yang cacat dan rusak, yang bahkan mengakibatkan banyak masalah besar, mulai dari ketidakpercayaan terhadap aturan Tuhan hingga ketamakan untuk menguasai dunia.
Negara tercinta kita, Indonesia, memerlukan perubahan yang revolusioner. Tidak hanya sekadar mengganti pemimpin yang tidak dapat dipercaya, tetapi juga memperbaiki sistem yang rusak dan cacat. Meskipun telah terjadi pergantian pemimpin dengan latar belakang berbeda berkali-kali, selama sistem yang digunakan tetap cacat, negeri ini akan terus mengalami kesalahan dan rakyat akan semakin menderita.
Solusi yang ditawarkan oleh Islam adalah mengganti sistem kapitalis dengan sistem Islam. Tugas utama sebuah Negara Islam adalah menerapkan hukum Islam dan menyebarkan ajaran Islam ke seluruh dunia. Ketika hukum ditegakkan, maka pemimpin akan menjadi dapat dipercaya dan kehidupan masyarakat akan terjamin.
Seperti program MBG, dalam Islam, kebutuhan dasar seperti pangan, pendidikan, dan kesehatan akan dijamin oleh negara. Hal ini didukung oleh sistem keuangan negara, salah satu sumbernya berasal dari pengelolaan sumber daya alam oleh negara. Sebab, negara yang menerapkan sistem Islam tidak akan bergantung pada pajak semata.
Negara dalam Islam akan berupaya sekuat tenaga untuk melayani rakyatnya, bukan untuk menggelapkan dana demi kepentingan pribadi. Pengelolaan investasi aset negara dilakukan oleh negara melalui badan pengelola kekayaan negara, yaitu Baitul Mal. Konsep Baitul Mal berbeda dari bank pada umumnya yang mengandung unsur riba. Fungsi Baitul Mal murni untuk mengumpulkan, menyimpan, dan mendistribusikan aset demi kesejahteraan masyarakat.
TNI sebagai aparat negara bertugas melindungi rakyat, dan seharusnya tidak menduduki jabatan pemerintahan. Oleh karena itu, dalam Negara Islam, posisi pemerintah akan diisi oleh orang-orang yang amanah dan kompeten di bidangnya.
Wallahu a’lam bish shawab
